Beginilah Maksud Palas 65 UU Cipta Kerja Tentang Pendidikan

www.siswanesia.com

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis (Hendra Eka/Jawa Pos)

 

Aksi protes disahkannya UU Cipta Kerja tidak hanya datang dari klaster ketenagakerjaan. UU Cipta Kerja yang sebelumnya telah berjanji untu tidak ikut campur masalah Pendidikan kini berbeda hasilnya. Didalam tubuh UU Cipta Kerja terdapat pasal yang mengatur perihal Pendidikan Indonesia.

Lebih tepatnya pasal 65 di paragraph 12. Pada pasal tersebut Omnibus Law atau UU Cipta Kerja mengatur soal Pendidikan. Menurut pasal tersebut Pendidikan dijadikan sebagai komoditas usaha.
Menanggapi aksi protes terhadap pasal tersebut, margarito Kamis menjelaskan tentang substansinya. Pakar Hukum Tata Negara ini mejelaskan bahwa arah dari pasal tersebut adalah memberikan jalan dan kesempatan pada korporasi untuk masuk ke system Pendidikan Indonesia.

“Pendidikan dibuat sebagai bidang usaha, maka korporasi bisa usaha di situ. Itu berarti pendidikan kita terkorporisasi. Intinya pasal itu memungkinkan korporasi masuk dan menjadikan pendidikan sebagai satu unit usaha,” ujarnya kepada JawaPos.com, Rabu (7/10).

 

Keruagian Besar

Melalui UU Cipta Kerja, unit usaha yang berinvestasi di Indonesia mempunyai kesempatan untuk mengembangkan usahannya melalui sector Pendidikan. Menurutnya ini merupakan kerugian besar bagi bangsa Indonesia.

“Sangat merugikan, dengan begitu maka investasi asing bisa bekerja di bidang pendidikan karena dibenarkan oleh UU Ciptaker sebagai satu usaha, itu substansinya. Itu bentuk pasalnya, itu yang disebut konsekuensi tak terlihat,” jelasnya.

Dia juga menyayangkan perkataan DPR yang tidak sejalan dengan tindakannya. Di mana sebelumnya dikatakan dihapus, namun setelah disahkan, masih ada pasal yang tersisa.

“Faktanya secara hukum barang itu ada dan kemarin itu mainan politik doang, sekarang faktanya secara hukum ini ada. Kalau ada, itu sah sebagai pasal bahwa cara memasukkan itu dilihat dari sudut pandang etik itu tidak etis, suatu soal, tapi dari segi legal sah, karena dia dibahas dan disepakati,” ungkapnya.

Menurutnya UU Cipta Kerja pasal 65 ini menyesetkan. Beliau memberikan contoh, di bidang pendidikan sudah ada UU yang mengatur hal tersebut, UU Ciptaker sendiri adalah untuk menciptakan lapangan kerja, namun karena sudah ada UU yang sebelumnya, perundangan yang menjadi polemik ini tidak ada gunanya.

“Pendidikan sudah diatur dan berjalan, jadi apa, karena itu pasal itu (UU Ciptaker) tidak kurang dan tidak lebih hanya untuk memberi jalan sah kepada korporasi asing untuk masuk bekerja perusahaan mencari duit di Indonesia,” pungkas dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *