Bergantinya Kebijakan Pendidikan Bukan Berdasar Hasil Evaluasi

www.siswanesia.com

Pihak sekolah menyediakan fasilitas HT untuk komunikasi dua arah siswa dan guru, guna mendukung pembelajaran jarak jauh saat pandemi COVID-19. ANTARAFOTO/Maulana Surya

 

Sugiono Pakar Pendidikan Dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) mengatakan. Pendidikan Indonesia saat ini tengah mengalami masa stagnan. Walaupun setiap pergantian Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga diikuti perubahan kurikulum. Namun perubahan tersebut bukan berdasar pada hasil evaluasi.

“Jadi setiap menteri jarang yang didasarkan atas kebijakan yang ada sehingga pendidikan di Indonesia hampir setiap lima tahun seperti jalan di tempat,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR, Senin (5/10).
Tidak adanya tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan yang diambil dari Kemendikbut sebelumnya. Mengakibatkan Pendidikan Indonesia tidak bergerak meski telah sepuluh tahun merdeka.

 

Baca : Kak Seto Sarankan Orang Tua Ubah Pola Pendidikan Siswa Dirumah

Dimulai tahun 1968-1972 dimasa Mendikbud Masuhi Saleh. Kebijakan Pendidikan mengutakaman pengembangan dan penerapan matematika modern. Pada saat itu kebijakan tersebut bertujuan agar Indonesia lebih cepat menyamai kemajuan negara lain. Dengan berbekal keillmuan dari kebijakan tersebut.

Tahun 1983-1985 dimasa Mendikbut Nugroho Notosusanto. Peniddikan¬ dikonsep sebagai Humaniora atau Sejarah Kebangsaan. Kemudian di era Mendikbud Fuad Hasan (1985-1993) Pendidikan sebagai Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA).
“Ini hampir dua periode dilakukan. Dulu yang terjadi adalah yang aktif malah ibunya, bukan anak-anaknya. Karena siswa dikasih pekerjaan rumah terus sama gurunya. Jadi ibunya yang mengerjakan,” ungkap Sugiyono.

Perubahan demi perubahan terus terjadi hingga saat ini. Mulai yang disebut link and match, lifeskill, Kurikulum Berbasis Komptensi (KBK) dan kurikulum 2013 yang masih diterapkan hingga saat ini.

 

Baca : Program Kemitraan Pendidikan Tinggi Vokasi Bersama UMKM

“Semua kebijakan yang dirumuskan menteri itu tidak ada jeleknya, semuanya bagus. Hanya setiap kebijakan itu tidak ada evaluasinya dan hampir tidak ada keberlanjutannya atau continuous improvement, itu tidak ada,” ujar dia.

 

Peta Jalan Pendidikan

Komiai X DPR dan Kemendikbud berencana merancang dan merumuskan peta jalan Pendidikan Indonesia. Diharapkan peta jalan Pendidikan ini dapat bertahan lama. Dapat digunakan hingga dua puluh tahun yang akan datang atau hingga 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka.

“Agar setiap lima tahunan tidak ganti kebijakan. Jadi saya menyarankan kalau peta jalan itu nanti akan bisa diikuti oleh Mendikbud atau yang terkait sehingga sekali lagi terjadi continuous improvement dari satu kebijakan dengan kebijakan yang lain,” imbuhnya.

 

Nilai Ujuan Nasional Menurun

Sugiono kemudian memaparkan data terkait hasil Ujian Nasional (UN) dalam sepuluh tahun terakhir yakni tahun 2010 hingga 2019. Dari data tersebut Sugiono mengatakan bahwa nilainya tidak mengalami perbaikan , malah mengalami penurunan.

 

Baca : Program Kemitraan Pendidikan Tinggi Vokasi Bersama UMKM

Nilai UN sepuluh tahun terakhir berturut-turut yakni 68,96 pada 2010, 66,86 pada 2011, 65,71 pada 2012, 62,37 pada 2013, 56,36 pada 2014, 65,78 pada 2015, 57,29 pada 2016, 53,47 pada 2017, 51,76 pada 2018, dan 51,78 pada 2019.

Menurut Sugiono kondisi ini sangatlah memprihatinkan. Nilai UN yang tidak kunjung membaik berjalan terbalik denga sarana dan prasarana Pendidikan. Termasuk kompetensi dan tunjangan profesi guru justru lebih baik jika dibandingakan dengan kondisi puluhan tahun yang lalu.

“Belum lagi kalau dibandingkan dengan Human Development Index yang sekitar 106 terus. Ini juga merupakan keprihatinan kita. Pendidikan dananya sudah banyak sekali tetapi belum bisa menghasilkan ainsan-insan yang kompetitif paling tidak di level Asia Tenggara,” ucapnya.

 

Sumber : Validnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *