Kaget Pasal Pendidikan Ternyata Masuk UU Cipta Kerja

www.siswanesia.com

Ilustrasi paripurna pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja (Azizah/detikcom).

 

Kejadian mengejudkan bagi sector Pendidikan terkait disahkannya UU Cipta Kerja. Pasal yang mengatur tentang Pendidikan pada RUU Cipta Kerja telah dihapuskan oleh DPR. Namun hingga disahkannya UU Cipta Kerja pasal tersebut masih ada.
Hal tersebut sontak mengejutkan Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBTS). Ternyata UU Cipta Kerja masih mengandung pasal yang mengatur tentang berjalannya Pendidikan di Indonesia.

“Pihak DPR pun telah membuat pernyataan ke publik bahwa klaster Pendidikan telah dikeluarkan dari pembahasan RUU Cipta Kerja. Namun yang membuat kami kaget, draf final RUU Cipta Kerja yang akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI, paragraph 12 pasal 65 masih mengatur mengenai perizinan sektor pendidikan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam UU Cipta Kerja,” kata Ketua Umum PP PKBTS Cahyono Agus dalam keterangan pers tertulis, Senin (5/10/2020).

 

Baca : Kemenag Tranformasikan Pendidikan Madrasah Bersama Google

 

Berikut ini pasal soal pendidikan dalam draf RUU Cipta Kerja yang dimaksud:

Paragraf 12
Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 65
(1) Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

“Keberadaan pasal ini sama saja dengan menempatkan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk mencari keuntungan, mengingat, sesuai dengan pasal 1 huruf d UU No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mendefinisikan ‘usaha’ sebagai setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba,” kata Cahyono Agus.

 

Baca : Unibersitas Online Indonesia Resmi Dibuka!

 

Tamansiswa Siap Gugat

Sebelumnya Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa dengan tegas menolak adanya pasal yang mengatur Pendidikan di RUU Cipta Kerja. Pendidikan bukanlah komoditas perdagangan sebagai mana RUU Cipta Kerja dibentuk. Apa bila Pendidikan juga diikutsertakan menjadi UU Cipta Kerja, maka manyalahi UUD 1945. Dimana tujuan negara adalah untuk mencerdaskan kehudupan bangsa. Serta pada pasal 31 UUD 1945 menyebutkan bahwa Pendidikan adalah hak setiap warga negara.

“Apabila Sidang Paripurna DPR RI tetap mengesahkan hal tersebut, maka kami akan memperjuangkan melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Cahyono Agus.

 

Sumber : Detik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *