Kartu Indonesia Pintar Bukan Alat Meningkatkan Mutu Siswa

www.siswanesia.com

Gubernur DKI Jakarta, Anies BAswedan. Foto: Zoom

 

Siswanesia – Gubernur DKI Jakarta menanggapi soal kepopuleran Kartu Indonesia Pintar (KIP). Menurutnya Kartu Indonesia Pintar tidak mampu memberikan jaminan terhadap mutu siswa. Kartu Indonesia Pintar ini sifatnya cenderung kepada Bantuan Sosial.

“Ini sebenarnya bantuan sosial untuk kegiatan belajar mengajar, tapi tidak langsung meningkatkan pada peningkatan mutu pendidikannya,” kata Anies dalam Konferensi Video, Kamis, 25 juni 2020 dikutip dari Medcom.

Anies Baswedan juga mengakui jika program tersebut adalah program yang sangat popular dimasyarakat. Namun Anies menyayangkan program sepopular Kartu Indonesia Pintar bukanlah alat untuk mendorong Pendidikan kearah yang lebih baik.

 

Baca : Bersiaplah! Merdeka Belajar Selama Satu Tahun Diluar Kampus

 

Peningakatan kepeminpinan kepala sekolah dan peningkatan kualitas guru adalah program yang dinilai Anies lebih penting. Tak hanya itu Anies juga mengharapkan adanya program yang mendorong perbaikan sarana dan prasarana sekolah.

“Misalnya dibikin pelatihan. Dan hal itu merupakan intervensi yang serius,” ujar Anies dikutip dari Medcom.

Anies juga menyampaikan pandangannya untuk mensejajarkan kualitas sekolah negeri dengan sekolah swasta. Hal tersebut akan membatu dalam prioritas peningkatan mutu siswa. Dalam hal ini pemerintah daerah harus membantu memberikan arahan terhadap sekolah swasta maupun negeri untuk saling berkolaborasi.

“Perlu ada guide line lebih jauh, membuat pemerataan pendidikan kita baik negeri maupun swasta,” ujarnya dikutip dari Medcom.

 

Baca : 7 Program Unggulan Kemendikbud Tahun 2021

Saat ini perbedaan sekolah negeri dan swasta sangat terasa. Dengan kolaborasi yang diusulkan Anies diharapkan agar sekolah di satu provinsi memiliki standar yang sama dan saling mendukung.

Lebih lanjut, Anies juga berbicara soal ketimpangan perhatian sekolah. Menurutnya, saat ini sekolah negeri terlalu mendapat perhatian lebih.

“Masih ada sekolah swasta ini secara infrastruktur lemah, ekonomi sosialnya tidak kuat. Di situ, perlu langkah khusus pemerintah pusat dan daerah untuk membantu sekolah swasta menyelesaikan masalah. Tujuannya kembali pada penyerataan tadi,” jelasnya.

 

Sumber : Medcom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *