Kemendikbud Buat FGD Bahas Masalah Pendidikan Kaltim

www.siswanesia.com
TRIBUNKALTIM.Co/NEVRIANTO HARDI PRASETYO


SiswanesiaKementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) mendiskusikan permasalahan pedidikan melalui NPD di Provinsi Kalimantan Timur.
Acara tersebut berlangsung selama 2 hari yakni dimulai pada tanggal 16 sampai tanggal 17 September 2019. Acara berlangsung digedung Hotel Bumi Senyiur Samarinda Kalimantan Timur.
Kemendikbud mengajak 63 peserta lainya yaitu berbagai pemangku kepantingan terhadap pendidikan mulai dari DPRD, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan Kabupaten, Dewan pendidikan Provinsi, Kota dan Perguruan Tinggi. Tak lupa kemendikbud juga mengajak para awak media cetak dan elektronik.
Dalam forum diskusi tersebut bermunculan rekomendasi solusi permasalahan pendidikan yang ditujukan untuk pemerintah pusat maupun daerah dan juga kepada masyarakat.
Hendrawan, Ph. D Kepada Pusat Analisi dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) Kemendikbud Republik Indonesia mengatakan, Kegiaan Diskusi NPD diadakan untuk mencari solusi masalah pendidikan yang ada di Kalimantan Timur. Dengan menciptakan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga masyarakat untuk mencari solusi baik dalam menghadapi masalah dan tantangan endidikan di Provinsi Kalimantan Timur.
Hendarman mengharapkan berkat berlangsungnya acara ini bisa meningkatkan kolabosari antara pemangku kepantingan pendidikan di Kaltim dengan pemerintah pusat. Dengan begitu partisipasi dalam pembangunan pendidikan dan mendorong perubahan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur menjadi lebih baik.
Terkait dengan NPD,Hendarman menambahkan, NPD merupakan terobosan yang dilakukan Kemendikbud sejak tahun 2015 yang berisi informasi tentang anggaran pendidikan Dari NPD 2018 dapat terlihat data capaian dan tren pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur.
Misalnya pada ada tahun 2018 masih sangat banyak sekolah yang belum menyelenggarakan
UNBK, terutama pada jenjang SMP yaitu 37%. 
Untuk mengatasi permasalahan ini diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalisasi Sharing Resource melalui zonasi pendidikan, mengintegrasikan pendidikan antar jenjang, dan meningkatkan alokasi anggaran terhadap pengadaan fasilitas UNBK.
“Di Kalimantan Timur juga masih banyak ruang kelas yang rusak berat,” tambahnya dikutip dari Tibunnews.
Sumber : TribunNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *