Kemendikbud Klarifikasi Pendidikan Masuk UU Cipta Kerja

www.siswanesia.com

Seorang guru memberikan pelajaran saat proses belajar mengajar di salah satu rumah siswa di Desa Nuruwe, Seram Bagian Barat, Maluku, Senin (9/11/2020). ANTARAFOTO/Muhammad Adimaja

 

Sempat hangat dibicarakan perihal sector Pendidikan yang masuk dalam aturan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Sector Pendidikan diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020, paragraph 12 tentang Pendidikan dan kebudayaan di pasal 65. Terkait hal tersebut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya beri penjelasan.

 

 

Prinsip Pendidikan Tetap Nir Laba

Chatarina Muliana Girsang, Inspektur Jenderal Kemendikbud menginformasikan bahwa, prinsip Pendidikan tetap lah nirlaba. Pasal tersebut telah didiskusikan dengan kementrian dan Lembaga terkait. Salah satunya adalah kementrian keuangan sebagai leading sector-nya.

 

Baca : Pendidikan Bukan Lahan Komersialisasi

 

“Pengelolaan satuan pendidikan tetap berprinsip nirlaba dan proses perizinannya dengan izin operasional sebagaimana diatur di dalam undang-undang existing serta seluruh Peraturan Pemerintah (PP) yang ada,” kata Chatarina saat Rapat Kerja Kemendikbud dengan Komisi X DPR, Senin (16/11).

Beliau juga menerangkan bahwa undang-undang yang digunakan untuk mengatur sector Pendidikan adalah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang System Pendidika Nasional ( Sisdiknas) dan PP Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.

 

Baca : Digitalilasi Pendidikan Terhalang Infrastruktur Yang Belum Memadai

 

Selain itu terdapat Udang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dengan PP Nomor 4 Tahun 2012. UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dengan PP terkait sebagai aturan turunannya.

“Oleh karena itu, dalam Rancangan PP perizinan yang saat ini sedang diproses untuk sektor pendidikan memang tidak ada. Yang ada hanya untuk bidang perfilman dan kebudayaan,” pungkas Chatarina.

 

Baca : Jalur Cepat Pendidikan Vokasi D2 Hanya Tiga Semester

 

Sebelumya gelombang protes berdatangan dari berbagai pihak. Salah satunya dalah Dari Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G). menyebutkan bahwa hal ini akan membuat Pendidikan sebagai lahan bisnis.

“Setelah membaca draf final undang-undang yang sudah disahkan DPR ini, ternyata masih ada pasal yang memberi jalan luas kepada praktik komersialisasi pendidikan,” kata Koordinator P2G, Satriwan Salim, pada 6 Oktober 2020 lalu.

 

Sumber : Validnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *