Pandangan Pengamat Soal Blue Print Pendidikan Indonesia

www.siswanesia.com
Sejumlah siswa menyalami guru mereka seusai mengikuti upacara di Sekolah Dasar Negeri 060813 Medan, Sumatera Utara, Senin (25/11/2019). Menyalami guru oleh para siswa tersebut dalam rangka memperingati Hari Guru yang serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia. (ANTARA FOTO/SEPTIANDA PERDANA)


Siswanesia   Ahmad Rizali seorang pengamat pendidikanmengatakan bahwa Blue Print Pendidikan Indonesia haruslah memiliki tujuan yang jelas serta berdasar dari turunan Undang-undang tentang pendidikan. Selama tidak memiliki tujuan yang jelas alangkah baiknya jika kementrian Pendidikan dan kebudayaan tidak perlu membuat blue print pendidikan Indonesia.
“Kalau tak jelas jalannya (cetak biru pendidikan) ya jangan bikin,” kata Ahmad Rizali Selasa (24/12/2019) dikutip dari Kompas.
Ahmad Rizali juga berpendapat bahwa blue print pendidikan Indonesia sebenarnya bisa ditelaah dari arah dan tujuan Undang-undang tentang pendidikan.
“Ajak tokoh pendidikan seluruh Indonesia (untuk) buat bersama. Tanya pakar-pakar yang paham prediksi masa depan sekaligus tahapan yang diperlukan (tahun) 2030, 2040, 2050,” tambahnya dikutip dari Kompas.
Blue Print Pendidikan Indonesia harus merangkum tujuan yang ingin dicapai dalam rentang 25 tahun kedepan.  Setelah blue print tersepakati selanjutkan Kemendikbud bisa memetakan modal yang ada saat ini dan roadmap pendidikan Indonesia kedepannya.
“Dengan cetak biru setidaknya ada roadmap dan arah yang jelas merupakan turunan konstitusi, tetapi jika cetak biru hanya berbentuk Peraturan Mendikbud, bisa tidak digubris Pemprov/Pemkab/Kota, RPJMN yang Perpres saja sering diabaikan,” tambah Ahmad dikutip dari kompas.
Menurutnya lebih penting lagi adalah menentukan langkah prioritas yang harus diambil oleh kemendikbud. Melihat dari data peneliti pendidikan seperti PISA, AKSI dan sebagainya pendidikan dasar Indonesia ini sedang terpuruk. Maka diharapkan kemendikbud memprioritaskan pembenahan di jendang dasar yaitu SD/MI selanjutnya kejenjang SMP. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Presiden waktu awal menjabat dengan inpres SMK.
“Yang wajib (cetak biru pendidikan) adalah Konteks Indonesia yang pada dasarnya tak ada yang sebanding dengan Indonesia dalam keberagaman apapun,” tambah Ahmad.
Ahmad juga menanggapi Kemendikbud yang meminta waktu kuranglebih enam hulan untuk menyusun Blue Print Pendidikan Indonesia. Menurutnya hal ini tidak benar, lantaran penyiapan Blue Print ini tidak bisa dilakukan dengan buru-buru.
“Blue print untuk ke mana ini arah pendidikan sudah dibuat tapi ini tidak bisa tergesa-gesa ya. Membutuhkan benar-benar (waktu) karena kita sudah banyak materi, riset, tapi harus dikemas suatu strategi,” kata Nadiem dalam acara temu media di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (23/12/2019).
Dalam waktu enam bulan ke depan, Nadiem berharap blue print sistem pendidikan Indonesia sudah selesai di tahap draft.
Nadiem menyebutkan, konsep Merdeka Belajar yang baru diluncurkan adalah salah satu bagian dari blue print sistem pendidikan Indonesia.
Sumber : Kompas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *