Pendidikan Eksklusif Ala Mas Mentri Nadiem Jadi Sorotan

Foto: Whisnu Pradana

 

Standar Nasional pendidikan Indonesia adalah kualitas minimal suatu sistem pendidikan yang diterapkan di pendidikan Indonesia. Standar pendidikan ini haruslah disepakati dan disusun bersama dengan pihak yang berkepentingan. Hal tersebut untuk menciptakan standar pendidikan Indonesia yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

Delapan standar pendidikan Indonesia :
1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi atau Kurikulum
3. Standar Proses
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana Prasarana
6. Standar Pembiayaan
7. Standar Pengelolaan
8. Standar Penilaian

 

Baca : Beasiswa Baznas Untuk 1000 Santri, Buruan Daftar!

 

Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pengembangan standar nasional pendidikn seta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya dilaksanakan suatu badan yang standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan bersifat mandiri. Badan tersebut harus berada secara nasional dan provinsi. Tugas tersebut telah dilaksanakan oleh Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP).

Dalam penyusunan RUU Sisdiknas terdapat penjelasan kata mendiri pada pasal 35 ayat (3) tentang BNSP. Kata mendiri dimaksudkan untuk mewakili seluruh pemangku kepentingan pendidikan yaitu Pemerintah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik dan juga Masyarakat. Dari mandiri tersebut diharapkan tidak dapat didominasi dan diintervensi oleh pihak mana pun.

 

BSNP Dibubarkan

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Agustus 2021. Menerangkan bahwa Badan Nasional Standar Pendidikan resmi diberhentikan tanggal 31 September 2021. Tugasnya digantikan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. BSKA ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Dari keputusan tersebut Kemandirian yang dinyatakan dalam Sisdiknas menjadi tidak relevan. Karena BSKA didominasi oleh pemerintah.

Tidak dapat dipungkiri bawah perjalanan standar nasional pendidikan akan terus berubah-ubah mengikuti perubahan kementerian. Pemerintah juga bisa mengubah kebijakan sepihak tanpa harus melibatkan pemangku kepentingan yang lain. Karena setiap kementerian yang memimpin memiliki pemikiran dan tujuan yang berbeda-beda sehingga menghasilkan langkah yang berbeda juga.

 

Baca : Kemendikbudristek Sebut Assesmen Nasional Bukan Sekedar Pemetaan Sektor Pendidikan

Korbannya adalah mereka yang menjadi peserta didik. Karena setiap perubahan pemimpin diikuti juga perubahan kebijakan sehingga pembangunan manusia tidak terjadi secara kontinu, dan standar kualitas akan berbeda dari generasi ke generasi berikutnya. Dari situ timbul pembangunan manusia yang hanya berputar tidak melangkah ke langkah yang lain.

Menyoal penghapusan BSNP, menurut hierarki perundang-undangan tentu keliru, ketika isi Permendikbud mengensampingkan isi Undang-Undang yang kedudukannya jauh lebih tinggi, namun dalam menafsirkan isi UU Sisdiknas Kemendikbudristek punya pandangan lain, yang menyebut bahwa amanat kemandirian bukan pada badan standarisasi pendidikan melainkan pada badan akreditasi nasional. Penafsiran yang sepihak dan seolah hanya untuk pembenaran. Langkah yang diambil Kemendikbudristek kali ini blunder.

Kebijakan Sepihak

Diera kepemimpinan Menteri Nadiem Makarim bukan sesuatu hal yang baru ditemukannya kebijakan sepihak. Dalam pengambilan kebijakan Mas Nadiem lebih mempercayai tim internalnya dibandingkan melibatkan mereka yang berkepentingan dan telah membangun pendidikan sebelum Indonesia merdeka.

Kepercayaan Nadiem Makarim akan kemajuan pendidikan dimasanya yang belum tentu terbukti. Contohnya tentang peta jalan pendidikan, adalah langkah besar yang hingga kini masih sebatas presentasi dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat. Peta jalan tersebut hampir tidak melibatkan elemen pendidikan, hingga tidak aneh jika menuai banyak kritik dan menimbulkan rentetan ralat.

 

Baca : Beasiswa SD SMP SMA Tahun 2021 Dibuka! Berikut Syaratnya

Yang teranyar adalah tentang kurikulum eksklusif yang hanya berlaku bagi Sekolah Penggerak. Ada 2.500 sekolah dari 111 kabupaten-kota di 34 provinsi yang terlibat program ini. Secara diam-diam, tanpa ada kajian mendalam yang melibatkan semua pihak, kurikulum eksklusif itu diberlakukan. Hadirnya kurikulum eksklusif tentu mengingkari semangat pendidikan yang inklusif. Sebuah kemunduran paradigma dalam pembangunan pendidikan.

 

Kelas Pendidikan

Disadari bahwa Indonesia yang luas dengan beragam kondisi sosial ekonomi masyarakatnya dan geografisnya, membuat pelayanan pendidikan hingga kini belum merata. Praktik layanan pendidikan masih berkelas-kelas, tidak hanya membandingkan sekolah di kota dan di desa atau di pedalaman, tapi juga kini lahir sekolah-sekolah premium, yang menjanjikan sejuta fasilitas. Sementara si miskin harus menerima kenyataan, mengenyam pendidikan dengan layanan seadanya.

Walau komitmen pemerintah tidak diragukan, dengan alokasi anggaran 20 persen dari APBN untuk membangun pendidikan, namun dalam praktiknya kebijakan pendidikan dijalankan tidak untuk semua. Lagi-lagi, kelas pendidikan itu nyata. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 juga menunjukkan sikap diskriminatif Menteri Nadiem. Permendikbud tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS reguler, yang mengatur batas minimal siswa bagi sekolah untuk mendapatkan BOS bertentangan dengan konstitusi.

 

Dana BOS

UUD 1945, dalam Pasal 31 dikatakan jelas bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pembatasan penerima BOS hanya bagi mereka yang memiliki siswa lebih dari 60 hanya mematikan sekolah kecil, sekolah yang sebetulnya menjadi denyut jantung pendidikan pada masyarakat tingkat bawah.

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara melakukan pemerataan kesempatan dalam proses pendidikan dan pengajaran, tidak hanya bagi kelompok tertentu saja. Jika selama ini kita kenal konsep pendidikan inklusif sebagai hak asasi, yakni pendidikan bagi semua, bagi peserta didik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus, . maka yang dimaksud dengan pendidikan eksklusif adalah pendidikan yang diskriminatif, yang ada hanya bagi kelompok tertentu saja.

 

Baca : PPN 7% Untuk Jasa Pendidikan, Giama Menurut Pengamat?

 

Tidak hanya dalam praktik lapangan tapi juga dalam tataran kebijakan. Tidak berlebihan jika dalam sekolah penggerak, guru penggerak, dalam pengelolaan BOS yang sudah disampaikan terdahulu, kenal dengan eksklusivitas. Praktik pembuatan kebijakan yang menjadikan pendidikan tidak untuk semua harus dihentikan. Namun jika ini yang terus terjadi, maka tidak berlebihan jika pembangunan pendidikan yang sedang dijalankan adalah pendidikan eksklusif, dengan standar sesuai selera menteri yang menjabat.

 

Sumber : Detik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *