PPN 7% Untuk Jasa Pendidikan, Giama Menurut Pengamat?

www.siswanesia.com

 

Rencana pemerintah untuk memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kembali hangat jadi perbincangan. Pajak Pertambahan Nilai untuk jasa pendidikan sebesar 7%. Sebelumnya jasa pendidikan tidak termasuk dalam objek Jasa Kana Pajak (JKP).

Menurut Doni Koesoema seorang pemerhati pendidikan dan anggota Badan Standar Pendidikan (BNSP) Pemerintah harus jelas. Jika ini benar-benar diterapkan dalam pendidikan maka peraturan ruang lingkup jasa pendidikan harus jelas.

 

Baca : Pembelajaran Tatap Muka di Mulai Begini Hasilnya

 

“Jangan sampai salah sasaran, pendidikan yang harusnya non profit ini dikenakan pajak,” ujar Doni kepada Kontan.co.id, Jumat (3/9).
Doni juga mengatakan sebaiknya pemerintah memfokuskan penerapan PPN pada jasa pendidikan yang berbadan hukum. Misalny jasa pendidikan yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas (TAPI)) atau Perseroan Comanditer (CV). Alasannya jasa pendidikan tersebut jelas mencari keuntungan.

 

Fokus Jasa Pendidikan

Berbagai bentuk jasa pendidikan yang bisa dikenakan PPN. Seperti kursus bahasa asing, platform belajar daring berbayar. bimbingan belajar bersifat profit dan bisnis pendidikan dalam bentuk perusahaan terbatas.

“Sekali lagi, jangan salah sasaran. Bukan sekolah-sekolah yayasan swasta atau yang dikelola oleh perkumpulan yg sifatnya non profit, tetapi yang bersifat profit. Ini adil,” tegasnya.

 

Baca : Beasiswa Kuliah S2 Di Luar Negeri dengan Fasilitas Kelas Atas

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Beleid ini kini tengah dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Panitia Kerja (Panja) RUU KUP Komisi XI DPR RI.

Penerapan PPN jasa pendidikan ini sebaiknya menggunakan skema multi tarif PPN dangan klasifikasi 4 macam tarif. Hal tersebut diusulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. PPN yang berlaku hanya tunggal yaitu 10% saja. Pemerintah memperluas objek PPN dan jasa pendidikan termasuk dalam objek tersebut.

 

Baca : WOW! Bimbel Ini Berani Berikan Beasiswa Sebesar Rp 1 Miliar

 

Ditjen Pajak kemudian mengatur skema PPN dalam RUU KUP berupa lower rate PPN sebesar 5% hingga 7% atas barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Lower rate tersebut lebih rendah dari pada rencana general rate PPN sebesar 12%.

Tarif 5% rencananya diperuntukkan atas barang kebutuhan pangan dasar rumah tangga yang merupakan konsumsi paling besar masyarakat. Kemudian, tarif 7% atas jasa tertentu untuk menjaga jasa terkait tetap berkualitas dan terjangkau. Misalnya jasa pendidikan dan angkutan penumpang.

 

Sumber : Kontan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *