Revisi Undang-Undang Pendidikan Jadi Omnibus Law Klaster Pendidikan?

Ketua Komisi X DPR Ri Syaiful Huda

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) akan direvisi pada tahun ini. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.

Menurut Syaiful revisi ini dilakukan karena terdapat beberapa peraturan yang lain. Peratuan ini nantinya akan digabungkan dengan Peraturan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

“Tahun 2021, kami akan merevisi undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, termasuk seluruh rezim regulasi terkait dengan pendidikan akan kami gabungkan dalam revisi undang-undang Sisdiknas ini,” ujar Syaiful dalam webinar Seminar Nasional ISNU DKI dan Haul Gusdur ke-11, Kamis (31/12/2020).

 

Baca : Awas !!! Digitalisasi Pendidikan Rawan Serangan Siber

 

Tidak Terkait Omnibus Law

Nantinya revisi ini bertujuan untuk menyatukan regulasi tentang Pendidikan dalam satu undang-undang. Nampun dalam revisi ini syaiful tidak akan memasukkan istilah Omnibus Law kedalamnya. Untuk menghindari gejolak dimasyarakat terkait Undang-Undang Omnibus Law

“Kami tidak menggunakan istilah omnibus Law, tapi lebih kepada ingin ada regulasi yang hanya ada satu regulasi yang memayungi seluruh sistem pendidikan nasional,” ungkap Syaiful.

 

Baca : Pendidikan Seks Di Sekolah Kurang, Ini Akibatnya!

Manurut Syaiful Huda seharusnya Undang-Undang Pendidikan dimasukkan pada Undang-Undang Negara. Hal ini akan menjadikan undang-undang Pendidikan tidak dapat diganti setiap terjadi pergantian rezim yang memimpin negara tersebut.

“Pendidikan harus tetap menjadi platform yang menjadi visi dari negara, tidak boleh menjadi visi pemerintah. Supaya tidak terus terjadi istilah ganti menteri, ganti kebijakan. Ganti presiden, ganti kebijakan,” kata Syaiful.
“Karena itu siklusnya harus dinaikkan tidak menjadi siklus lima tahunan pemerintahan, tapi harus menjadi siklus visi negara,” tambah Syaiful.

 

Baca : Kemendikbud Berikan Penghargaan Kepada PLN

Syaiful berharap seluruh pemangku kepentingan pendidikan dapat memberikan masukan terkait revisi undang-undang ini. Langkah ini dilakukan agar visi para pendiri bangsa tentang pendidikan tidak tergantikan.

“Pada konteks ini kami ingin ada masukan terkait bagaimana revisi UU Sisdiknas ini. Tetap menjaga amanah founding fathers kita, para kiai, para ajengan kita yang kuat sekali mengenai visi pendidikan,” pungkas Syaiful.

 

Sumber : TribunNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *