Tamansiswa Tetap Tolak Pendidikan Ikut Masuk UU Cipta Kerja

www.siswanesia.com

Dok. Pixaby

 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menjalaskan secara rinci mengenai UU Cipta Kerja (Ciptaker) termasuk Pendidikan. Seperti yang disampaikan bapak Presiden jika UU Ciptaker hanya mengtur Pendidikan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Namun Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa tetap menolaknya.

Cahyono Agus Ketua Umum Tamansiswa menyatakan dengan tegas bahwa Pendidikan tidak seharusnya dikelola seperti perusahaan. Menurutnya mengatur Pendidikan dengan UU bertujuan untuk meningkatkan investasi, itu hal yang mempertegas komersialisasi Pendidikan.

 

Baca : Beginilah Maksud Palas 65 UU Cipta Kerja Tentang Pendidikan

“Ketika kemudian ditegaskan di dalam UU yang berorientasi investasi usaha, berarti ini justru menjelaskan pendidikan dapat menjadi usaha,” katanya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Senin (12/10).

“Dulu kami juga tolak UU RSBI [Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional] karena privatisasi, liberalisasi dan komersialisasi [pendidikan]. Badan hukum pendidikan pun kita tolak. Sekarang menyebut dapat [dengan] izin berusaha, ya itu mempertegas komersialisasi,” lanjutnya.

 

Diperlakukan Seperti Badan Usaha

Pak Cahyono menerangkah bahwa sebelum UU Cipta Kerja dibahas, sudah ada Lembaga Pendidikan yang diperlakukan seperti badan usaha. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Contohnya.
Perguruan Tinggi Negara Badan Hukum harus membayar pajak sebesar 30 persen. Pada administrasi keuangan PTN-BH perhitungannya seperti halnya badan usaha. Sedangkan UUD 1945 dan UU System Pendidikan nasional menerangkan bahwa sector Pendidikan sebagai Lembaga nirlaba.

 

Baca : Kaget Pasal Pendidikan Ternyata Masuk UU Cipta Kerja

Damapak dari hasil komersialilasi Pendidikan dapat mempengaruhi pemerintah, Lembaga Pendidikan, sampai peseta didik. Ketika Pendidikan diperlaluka seperti halanya badan usaha, maka kewajiban pemerintah untuk memastikan hak Pendidikan terjaga menjadi berkurang.

Pendidikan akan berusaha untuk mencari keuntungan dan membiayai kegiatannya dengan kewajiban seperti badan usaha. Menurut Pak Cahyono hal tersebut sulit dilakukan ketimbang karena Lembaga Pendidikan umumnya masih bersekala kecil dan menengah.

Dampak lainya adalah keterbatasan yang dialami siswa. Seperti halnya ketidak mampuan membayar biaya Pendidikan yang mahal. Sedangkan jumlah sekolah negeri tigak sebanyak sekolah swasta.
“Dengan demikian ketika izin seperti ini [perizinan berusaha], harus bayar, konsekuensinya bagi lembaga pendidikan kesulitan, anak didik juga kesulitan,” jelasnya.

 

Baca : Bergantinya Kebijakan Pendidikan Bukan Berdasar Hasil Evaluasi

 

Dengan begitu Pak Cahyono bersama Tamansiswa masih menuntut sector Pendidikan untuk dilepaskan dalam ikatan UU Cipta Kerja. Pihaknya akan tetap mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi jika draf UU Cipta Kerja tetap tidak memuskan.

“Kalau tetap seperti itu, maka kita akan mengajukan ke MK. Meminta seluruh pasal yang terkait pendidikan dihilangkan dari UU Cipta Kerja,” lanjutnya.

 

Sumber : CNN Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *