Pendidikan Kena PPN Biaya Pendidikan Jadi Tinggi

Revisi Undang-undang Nomor 6 Tahu 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) menuai banyak kritikan. Terutama kritik terhadap sektor pendidikan yang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda juga mengkritik hal tersebut.

Menurut Huda, PPN bagi Pendidikan Indonesia akan berpengaruh serius. Pengaruh yang banyak ditimbulkannya adalah mahalnya biaya pendidikan.

 

Baca : StartUp Digital Jadi Mata Kuliah di Tahun 2022

“Pengenaan PPN ini berpotensi berimbas serius terhadap jasa pendidikan, karena pajak ini oleh lembaga pendidikan akan dibebankan kepada wali murid. Biaya pendidikan akan menjadi tinggi,” kata Huda dalam keterangan tertulis, Kamis (10/6/2021).

 

Pendidikan Swasta

Syaiful Huda mengakui jika sebagian besar penyelenggara pendidikan di Indonesia mayoritas adalah swasta. Ia juga tidak memungkiri jika sebagian penyelenggara pendidikan memasang tarif yang besar. Mahalnya sekolah swasta ini akibat perbedaan kualitas kurikulum dan sarana prasarana penunjang pendidikannya.

Namun, Huda menegaskan, secara umum, sektor pendidikan masih membutuhkan uluran tangan dari pemerintah karena keterbatasan sarana dan prasarana maupun potensi ekonomi yang lemah. Oleh karena itu, ia menilai tidak tepat jika sektor pendidikan dijadikan obyek pajak.

 

Baca : Kartu Kebumen Sejahtera untuk Pendidikan Dari Bupati Kebumen

 

Secara umum sektor pendidikan juga masih bergantung pada uluran tangan dari pemerintah. Hal tersebut akibat keterbatasan sarana dan prasarana maupun potensi ekonomi yang lemah. Sehingga tidak tepat jika sektor pendidikan termasuk dalam obyek yang dikenakan pajak meskipun hanya pajak pertambahan nilai (PPN).

“Kami memahami jika 85 persen pendapatan negara tergantung pada sektor pajak. Kendati demikian pemerintah harusnya berhati-hati untuk memasukan sektor Pendidikan sebagai obyek pajak,” ujar dia.

 

Universal Service Obligation (USO)

Syaiful Huda menyarankan agar pemerintah menerapkan Universal Service Obligation (USO). Menurutnya dengan sistem tersebut dapat meratakan akses pendidikan, sekolah yang dipandang mapan akan mambantu sekolah yang masih dikatakan kurang mapan.

“Dengan demikian kalaupun ada potensi pendapatan negara yang didapatkan dari sector Pendidikan maka output-nya juga untuk pendidikan. Istilahnya dari pendidikan untuk pendidikan juga,” kata Huda.

 

Baca : Pendidikan Vokasi Bukan Sekedar Menciptakan Seorang Tukang

 

Diberitakan, jasa pendidikan termasuk dalam daftar jasa yang akan dikenakan tarif PPN sebagaimana tertuang dalam draf RUU KUP. Selain sektor pendidikan, beberapa sektor lain yang akan dikenakan PPN antara lain kebutuhan pokok (sembako), jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, hingga jasa keuangan dan jasa asuransi.

 

Sumber : Kompas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *