Penghapusan Ujian Nasional Hingga Perubahan Radikal

www.siswanesia.com
Ilustrasi by Pixabay


Siswanesia –  Setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peryataan tentang penghapusan  Ujian Nasional (UN) pro dan kontra langsung bermunculan. Prodan kontra ini dating dari berbagai kalangan seperti pengamat pendidikan, tokoh masyarakat smpai ke ranah politikus.
Setelah kabar ini memanas sampai viral dimedia social. Akhirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengklarifikasi pernyataan tersebut dihadapan Komisi X DPR RI. Maksudnya adalah bukan menghapus UN dalam artian ditiadakan melainkan diganti dengan system yang baru yaitu Program Assesment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Program ini terinspirasi dari program assessment di seluruh dunia.  Nantinya UN tahun 2021 akan digantikan oleh program terbagu dari Kemendikbud ini.
“Itu step pertama kita untuk merdeka belajar. Belum ngomongin kompetensi guru, bagaimana meningkatkannya, belum membicarakan kesejahteraan guru, belum membicarakan penyederhanaan kurikulum, penyederhanaan kompetensi dasar dan lain-lain,” ucapnya dikutip dari CNN Indonesia.
Pendidikan Indonesia sudah berupaya untuk meningkatkan kualitasnya sejak era reformasi. Pemerintah telah memberikan jatah 20 persen APBN untuk pendidikan yang berkualitas. Namun sejauh ini belum memberikan dampak yang maksimal kepada pendidikan di Indonesia. Menurut Program of Internasional Student Assesment (PISA) pendidikan kita masih dinilai rendah. Ini berdasar kepada hasil penilaian yang menguji peforma akademisi siswa berusia 15 tahun, dilaksanakan oleh Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi(OECD).
Dari 72 negara, pendidikan Indonesia berada di peringkat ke 62 pada tahun 2015 yang lalu. Pendidikan terbaik dunia adalah Singapura, Jepang, Estonia, Taipei, Finlandia. Peringkat ini akan berubah berdasarkan hasil pengujian terhadap pelajar dengan usia 15 tahun. Yang diteliti dari para pelajar ini adalah kemampuan mereka dalam bidang ilmu Pengetahuan alam, membaca, dan matemetika.
Dari hasil penelitian PISA selama ini, PISA berasumsi bahwa seseorang bias sukses di ekonomi modern bukan karena apa yang mereka tahu, tetapi apa yang bias mereka lakukan dengan apa yang mereka tahu.
Dari deretan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang pernah menjabat, pasti risau dengan realitas proses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Tidak hanya risau yang dirasakan melainkan kekutiran terhadap pemerintah yang belum menerapkan arti pendidikan. Usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam  masyarakat dan kebudayaan.
Arti pendidikan telah ditegaskan dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tahun 2003. Yang berbunyi Pendidikan adlah usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
Jika melihat kembali isi Sisdiknas, maka Ujian Nasional bukanlah solusi yang tepat sebagai kompenon penilaian utama sebgai keberhasilan seorang siswa. Oleh karena itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menginginkan konponen penilaian yang komplek dan bias mencakup seluruh aspek penilaian yang terdapat didalam Sisdiknas.
Bebagai upaya sebenarnya telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan menerapkan Kurikulum Berbasis Karakter tahun 2013 (K-13). Pada kurikulum ini target utamanya adalah siswa mampu mengembangkan dirinya tidak hanya pada sisi kecerdasan akademis melainkan juga akhlak, spiritual, kepribadian serta ketrampilan. Namun penerapan kurikulim ini masih belum sempurna. 
Bukan saja didaerah yang belum bias menjalankan kurikulum karakter secara anteng. Kota besar juga mengalami hal yang sama. Ini dikarenakan akses pendidikan yang terbatas. Tentunya semua ini harus didorong beriringan dengan percepatan teknologi digital (online).
Percepatan dengan teknologi saat ini bukan lah hal yang asing, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang telah sukses dibidang teknologi tentu saja sudah memikirkan percepatan untuk pendidikan. Memang akhir-akhir ini system pembelajaran menggunkan teknologi bermunculan secara besar di berbagai kalangan. Bahkan saat pemerintah belum melaksanakan system pendidikan dengan teknologi.
Mengutip dari teori pendidikan alternative dari Ivan Illich yang menawarkan lebih dari Merdeka Belajar perlu diterpkan oleh pemerintah. Cara ini adalah demokrasi dalam memperoleh pendidikan, dalam system pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Proses ini oleh Ivan disedut Dehumanisasi di ruang (pendidikan).
Dalam konsep pendidikan alternative, kebebasan memperoleh sumber belajar  setiap saan adalah suatu hal yang wajib. Kebebasan ini harus didukung dengan kebebesan atau mengizinkan semua orang yang ingin memerikan atau mambagikan ilmunya kepada publik dengan dengan leluasa.
Saat ini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik, sangat mengganggu kemajuan peningkatan kualitas guru dan sekolah. Pasalnya, apabila seorang guru dalam mengajar tidak linier dengan latar belakang keilmuan, maka dia tidak mendapat penghargaan semestinya. Meski ia menguasai materi yang ia ajar.
Maka menghapus pikiran masyarakat terkait sekolah adalah satu-satunya lembaga pendidikan sangat diperlukan. Akibatnya penghapusan ini akan mempengaruhi status perbedaan yang didasarkan kepata ekonomi, pendidikan dan politik sebagai dasar stabilitas tatanan dunia. 
Pendek kata, dengan kondisi Indonesia saat ini, Nadiem tidak cukup hanya berpikir sampai ‘Merdeka Belajar’ namun dibutuhkan radikalisme pendidikan atau demokratisasi dalam memperoleh pendidikan; sistem pembelajaran; dan pengembangan kurikulum. Karena pendidikan bukan hanya berbicara tentang selembar ijazah diakhir prosesnya.
Sumber : CNN Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *